PERANAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT YANG TERMARJINALKAN ( STUDI di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah SUMBAR)

Saputra, Hendra (2008) PERANAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT YANG TERMARJINALKAN ( STUDI di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah SUMBAR). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERANAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT YANG TERMARJINALKAN ( STUDI di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah SUMBAR )) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (504Kb) | Preview

Abstract

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat). Hal ini membawa konsekuensi negara harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Disamping itu dapat diartikan juga bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bahagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara. Namun dalam realitanya banyak dari kasus-kasus yang dihadapi masyarakat marjinal secara ekonomi dan politik terabaikan dan dibiarkan lewat tanpa ada yang bersedia membelanya. Untuk menjawab persoalan ini beberapa aktivis LSM di Jakarta pada tanggal 5 November 1996 mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHD sedangkan di Sumatera Barat didirikan pada tanggal 30 Desember 2001.

Actions (login required)

View Item