TUGAS DAN WEWENANG POLISI WANITA (POLWAN) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Wilayah Hukum Poltabes Padang)

FT, Winda Amelia (2008) TUGAS DAN WEWENANG POLISI WANITA (POLWAN) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Wilayah Hukum Poltabes Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TUGAS DAN WEWENANG POLISI WANITA (POLWAN) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Wilayah Hukum Poltabes Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (605Kb) | Preview

Abstract

Sistem peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang didalamnya terdapat aturan tegas dan ketat mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal penyidikan seperti yang tertuang dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)) dilakukan oleh anggota Polri baik Polisi Pria maupun Polisi Wanita (Polwan). Untuk kasus-kasus tertentu peranan Polwan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perJran pidana seperti halnya dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Seperti halnya tugas penyidik Polwan diberi tugas yang sama dengan Polisi Pria. Namun, dalam menjalani tugasnya sebagai penyidik khususnya perkara KDRT, Polwan diberi kewenangan yang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP maupun Undang-undang Kepolisian (UU No.2 Tahun 2002), sehingga sangat perlu diketahui penerapannya dalam praktek mengenai tugas dan wewenang Polwan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Actions (login required)

View Item