PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL

Prihalda, Budi (2010) PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL. Other thesis, Fakultas HUkum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (307Kb) | Preview

Abstract

Dalam rangka membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menertitkan Surat Utang Negara di dalam negeri. Surat utang Negara terdiri atas dua jenis yaitu (1) Surat Perbendaharaan Negara; (2) Obligasi Negara. ORI adalah obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual dipasar perdana. Penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia 001 telah ditetapkan oleh Menteri Keungan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 447/ KMK 06/2005. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana mekanisme penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia, Bagaimanakah peranan pihak-pihak yang terkait dalam penertitan Obligasi Negara Ritel Indonesia serta bagaimana kewajiban pihak tersebut, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor Obligasi Ritel di pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Pelaksanium proses penerbitan atas Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dalam pasar modal Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Dimulai dari Pemerintah melakukan penunjukan agen penjual sampai dengan tahap dimana perdagangan ORI di pasar sekunder mengikuti mekanisme bursa. pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi ORI di Pasar Perdana, Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan ORI itu antara lain : a. Pemrintah b. Bank Indonesia c. Agen Penjual d. Investor. Sedangkan dalam pasar sekunder pihak-pihak yang terlibat adatah : a. Bursa Efek Indonesia b. Perusahaan Efek c. Bank/ Lembaga Kustodian. Dalam hal perlindungan hukum terhadap investor terdapat dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/19/PBI/20OS tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian Serta Penatausahaan Surat Utang Negara. Pada pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dinyatakan bahwa "Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo." Sedangkan dalam Perafuran Bank Indonesia Nomor : 1/T9/PBA pasal 21 ayat I yang berbunyi "Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga ftupon) dan pelunasan pokok SuratUtang Negara sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah." Dengan kata lain ORI ini merupakan sarana investasi yang aman karena dimungkinkan zero risk (minim resiko).

Actions (login required)

View Item