HANDAYANI, FITRI (2008) PERANAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2OO4. Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (PERANAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2OO4)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (430Kb) | Preview |
Abstract
Pengadilan Niaga dibentuk sebagai salah satu kamar khusus di Pengadilan Negeri untuk rnenyelesaikan perkara-perkara kepailitan termasuk masalah utang yang harus dilal<ukan secara cepat dan efektif. Sejak tahun 1998 banyak kasus kepailitan yang diajukan he Pengadilan Niaga. Namun dalam prakteknya, Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1998 tidak nlampu menjawab semua persoalan hukum yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalarn perkembangannya Pengadilan Niaga rnenenrui banyak hambatalU sehingga kinerjanya kwang maksimal. Sehingga padn tahun 2004 perraturan ini dicabut dan disempurnakan kembali dengan diundanl4,kannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penunda'.rn Kewajiban Membayar Utuog. Penelitian ini memfokuskan perrner"salahan pada kewenangan Pengadilan Niaga rnengadili perkara kepailitart, tata ca"ra dan prosedur pengajuan permohonan pailit serta akibat hukum putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Pengrunpulan data dilakukan dengan penelitian yang bersifat studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis nonnatif yaitu dengan melalarkan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukuur yang terdapat dalam peraluran perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang betasal dari penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif, Dari hasil penelitian yang di lakrrkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menerima, memeriks4 mengadili dan memufus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dilakukan berdasarkan tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun saran yang dapat berikan dari hasil penelitian adalah Pengadilan Niaga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat hansparan dan efektif, perlu diadakan pengawasan yang meliputi pelaksanaan huhm acara dan kualitas putusan yang dihasilkan, sehingga Pengadilan Niaga dapat dipercaya dimata pencari keadilan.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | girl 123 456 |
Date Deposited: | 05 Apr 2011 01:50 |
Last Modified: | 04 Oct 2011 03:13 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/10064 |
Actions (login required)
View Item |