PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA PAYAKUMBUH

Handayani, Ira (2008) PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA PAYAKUMBUH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA PAYAKUMBUH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (356Kb) | Preview

Abstract

Tanah merupakan sumber kehidupan manusia, artinya tanpa ada tanah manusia tidak dapat berbuat apa-apa karena tanah merupakan sumber mata pencaharian dan segala kegiatan sehari-hari manusia juga terpusat pada tanah. Seiring dengan meningkatnya pembangunan maka kebutuhan manusia akan tanah sermakin meningkat pula. Kebutuhan manusia akan tanah ini tidak sebanding dengan jumlah tanah yang tersedia. Oleh karena itu, untuk menghindari jangan sampai timbul sengketa tanah maka perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana dljelaskan dalam pasal 19 ayat (l) UUPA yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Untuk meNJamin kepastian hukum tentang hak-hak atas tanah im, maka Pemerintah telah megupayakan pendaftaran tanah diselunrh wilayah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerinhh Nomor 24 Tahun 1997 Tenhng Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut , maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pendaftaran tanah, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dan bagaimana penyelesaiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (social legal research) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norrna hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode atau alat pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen, data primer dan data sekunder yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya terhadap pengurusan tanah hak milik yang berasal dari tanah adat di Kota Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perafuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah di Kota Payakumbuh secara umum dilakukan secara sporadik.. Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya terhadap hak milik atas tanah adalah sulitnya untuk memperoleh kata sepakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah diantara kaum yang tanahnya akan didaftarkan, rumitnya prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran tanah disamping itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. oleh karena itu perlu adanya kesepakatan diantara kaum yang bersangkutan dalam mendaftarkan tanahnya, menyederhanakan prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah dan adanya penluluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item