PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN BEREDARNYA PRODUK MAKANAN TIDAK HALAL ( Studi Kasus Di LPPOM MUI Sumatera Barat )

Yolanda, Muthia (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN BEREDARNYA PRODUK MAKANAN TIDAK HALAL ( Studi Kasus Di LPPOM MUI Sumatera Barat ). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN BEREDARNYA PRODUK MAKANAN TIDAK HALAL ( Studi Kasus Di LPPOM MUI Sumatera Barat )) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (362Kb) | Preview

Abstract

Saat ini banyak produk makanan yang beredar di lndonesia yang belum jelas kehalalannya. Padahal dalam agama Islam ketentuan mengenai mengkonsumsi makanan halal adalah wajib hukumnyq dan kita ketahui bersama bahwa agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia terutama di Kota Padang. Di Indonesia sudah ada lembaga yang menangani mekanisme labelisasi dan sertifikasi halal yaitu LPPOIvI MUI. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang coba diangkat oleh penulis yaitu kriteria yang digunakan LPPOM MUI Sumbar dalam pencantuman serifikasi halal,mengenai perlindungan hukum yang dilakukan LPPOM MIII Sumbar, dan kendala yang dihadapi LPPOM MUI Sumbar dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan tidak halal yang beredar di Kota Padang. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari. Berdasarkan hasil "penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ad4 yaitu kriteria yang digunakan dalam pencantuman sertifikasi halal oleh LPPOM MUI adalah dilhat dari 4 tahap yaitu : prosedur pemeriksaan, obyek pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI dari segi normatif adalah dengan mengenakan pasal 8 (h) UUPK bagi produsen yang mencantumkan label halal tetapi setelah diteliti temyata mengandung bahan tidak halal. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan di Indonesia yang mewajibkan bagi produsen untuk mencantumkan label halal. Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sertifikasi dan labelisasi halal. Kemudian dari segi teknis yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI adalah dengan adanya Sistem Jaminan Halal.Kendalayang dihadapi LPPOM MUI dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tidak halal dapat dilihat dari aspek normatif yaitu tidak adanya peraturan yang mewajibkan bagi produsen untuk mencantumkan label halal. Dan beberapa kendala dari segi teknis, antara lain belum adanya kesadaran dari produsen untuk berproduksi secara halal dan tingkat pengetahuan konsumen yang rendah tentang bahan-bahan dalam membuat pangan. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu adanya peraturan baru mengenai kewajiban pencantuman label halal pada setiap produk pangan yang beredar di Indonesia. Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI adalah dengan cara sosialisasi pada produsen tentang pentingnya berproduksi secara halal.

Actions (login required)

View Item