TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 03/Arb.Btl /2005 TAHUN 2005)

FATTA, FANNIE (2008) TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 03/Arb.Btl /2005 TAHUN 2005). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 03/Arb.Btl /2005 TAHUN 2005)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (374Kb) | Preview

Abstract

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 70 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah merupakan upaya hukum yang diberikan kepada parc pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, dalam hal ini di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut juga dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung. Yang menjadi perumusan masalah di sini adalah apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung memeriksa perkara banding atas putusan arbitrase, apakah alasan Pemohon mengajukan pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Surabaya dan apakah alasan Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengetahui jawaban atas hal-hal tersebut di atas, dilakukan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btli2005 Tahun 2005 yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang mengatur masalah arbitrase dan serta bahan-bahan tulisan dari para ahli, di samping buku-buku tentang arbitrase. Untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metocle yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada literatur-literatur kepustakaan atau penelitian terhadap asas-asas hukum dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa induktif dan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa memang tidak dapat dipungkiri meskipun arbitrase cenderung dianggap merupakan penyelesaian bisnis yang terbaik, dengan menghindari publikasi maupun dengan sistem peradilan yang relatif lebih cepat, namun adakalanya, bergantung sepenuhnya pada itikad baik yang ada pada para pihak dalam perjanjian pokok, sampai pada tingkat tertentu, penyelesaian melalui arbitrase juga dapat memberikan ketidaknyamanan bagi para pihak. Adanya kemungkinan pembatalan putusan arbitrase, dikhawatirkan dapat menjadi batu sandungan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Di samping itu, dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase juga meliputi masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Disarankan agar kiranya dibentuk suatu peraturan pelaksana yang memiliki kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase sehingga para pihak dapat melaksanakan putusan arbitrase tersebut sebagaimana mestinya, sehingga hal ini akan menciptakan kepastian hukum di Indonesia terutama dalam bidang hukum bisnis.

Actions (login required)

View Item