Megawati, Megawati (2008) PERANANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI (Studi kasus Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Sungai Pua Kebupaten Agam). Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (PERANANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI (Studi kasus Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Sungai Pua Kebupaten Agam))
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (372Kb) | Preview |
Abstract
Kerapatan Adat Negari merupakan lembaga kerapatan dari ninik marnak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako, dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggu KAN berperan bila sengketa harta pusaka tinggi tidak dapat diselesaikan di tingkat kaum nnupun di tingkat suku. Sengketa timbuk karena salah satu pihak merasa kepentingannya dirugikan atau haknya dilanggar, sehingga dibutuhkan penyelesaianya, karena Harta pusaka tinggi adalah hana yang diterima secara turun temurun dalam kaum yang bertali darah menurut garis ketrnunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi ini harus dipertahankan, drjaga, dan tidak boleh dijual untuk menjaga mertabat kaum dalam lingkungan adat Minangkabau dan sebagai tanda bahwa suatu kaum tersebut adalah orang asli di Nagarinya. Untuk membahas Perananan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi ini penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu : Bagaimana status KAN dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kecamatan Sungai Pua, Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kecamatan Sungai Pu4 Apakah kendala dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di KAN Kecamatan Sungai Pua. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaarq untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahw4 Status KAN dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggr, dapat terlihat bahwa KAN sebagai suatu lembaga yang dibentuk dan diakui Perda Sumbar, dapat menjalankan peraruumya untuk menyelesaikan sengketa dilingkungan adat Minangkabau. Kerapatan Adat Negari yang ada pada Kecamatan Sungai Pu4 khususnya pada dua kenagarian tempat penulis melakukan penelitian, apabila ada sengketa, dalam penelitian yaitu sengketa pusako (harta berupa benda) yang pertama menyelesaikannya adalah ninik mamak ditingkat kaurrU dan bila pada tingkat kaum tidak mendapatkan kata mufakat dan berdamai maka akan dilanjutkan pada tingkat suku yang diselesaikan oleh penghulu IV suku kalau sengketa tersebut terlalu berat dan para pihak tidak menerima kesepakatan para penghulu IV suku barulah diserahkan kepada KAN untuk menyelesaikanny4 sengketa yang didapat dari hasil penelitian berupa sengketa tanah (sawah) harta pusaka tinggi yang terjadi pada tahun 20A1. kendala yang dihadapi oleh KAN dalam menyelesaikan sengket4 KAN sulit mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi, dikarenakan penyelesaian ini adalah penyelesaian sengketahnta pusaka tinggi yang sudah terun temurun dan sudah kabur asal usulnya.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | girl 123 456 |
Date Deposited: | 05 Apr 2011 01:53 |
Last Modified: | 12 Oct 2011 07:28 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/10111 |
Actions (login required)
View Item |