PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Seprinal, Seprinal (2008) PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (641Kb) | Preview

Abstract

Hak untuk mendapat bantuan hukum adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi hukum dalam memperolehnya tanpa terkecuali. Di dalam Pasal 37 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum", hal ini pelaksanaannya diatur pada Pasal 54 sampai Pasal 74 KUHAP. Akan tetapi pada kenyataannya untuk mendapatkan akses dan jaminan atas perlindungan hukum, dalam artian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu hal tersebut sulit didapat. Apabila tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau ancaman pidana penjara lima belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempuayai penasihat hukum sendiri, maka wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dengan cuma-suma sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.

Actions (login required)

View Item