KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH (SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Marwenny, Elwidarifa (2008) KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH (SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH (SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (364Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan di antara Pemerintah Daerah tidak terdapat hubungan hierarkis. Hal itu inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terdiri atas Propinsi, dan Propinsi terdiri atas Kabupaten. Kekacauan pelaksanaan otonomi itu, dicoba diralat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Pasal 37 menyatakag Gubernur adalah Wakil Pemerintah di daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, kebijakan desentralisasi meqjadi lebih ketat. Dalam Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan. Namun penjabaran lebih lanjut apa yang mesti dibinq diawasi dan dikoordinasikan atau bagaimana mekanismenya belum diatur secara jelas olelr Pemerintah Pusat. Bahkan Pemerintah Pusat belnm memandang serius implikasi belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang msngatur kewenangan ini. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Pusat dapat memaksimalkan peran dan kedudukan Gubernur sebagai Wakilnya di daerah. Sehubungan dengan hal diatas timbul beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah Perbandingan Kedudukan Gubemur sebagai Wakil Pemerintatr Pusat di daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah,(2) Bagaimana kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemeritah Pusat di daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjawab permasalaharr di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data skunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan perafiran penrndang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang penulis lalnrkan terlihat bahwasanya aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahw 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan dan weu,enane Gubernur sebaeai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Actions (login required)

View Item