Syahputra, Deni (2008) PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLTABES JAMBI. Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLTABES JAMBI)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (604Kb) | Preview |
Abstract
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka wujud dari negara hukum tersebut adalah penegakan hukum. Untuk itu perlu adanya sistim peradilan pidana terpadu, yang mengatur penanganan terhadap tindak pidana agar berjalan lebih efektif, efisien dan sesuai ketentuan Undang-Undang. Salah satu lembaga yang menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana ini adalah Kepolisian selaku lembaga yang melakukan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan Kepolisian juga melakukan melakukan penghentian penyidikan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 7 Angka I Huruf i KUHAP. Penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Angka 2 KUHAP dapat dilakukan karena kurang cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | SSi Santi Ariningsih |
Date Deposited: | 07 Apr 2011 05:53 |
Last Modified: | 04 Oct 2011 06:25 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/10147 |
Actions (login required)
View Item |