PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Saleleubaja, Malindas (2008) PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (345Kb) | Preview

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentzng Pemerintahan Daerah merupakan suatu kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam bidang hukum terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, urntun, bebas, rahasi4 jujur dan adil. Dari hal tersebut diatas, penulis ingin melihat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun permasalahan yang penulis teliti adalah bagaimana mekanisrne pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeratr dan hambafan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serta idealnya pemilihan Kepala Daerah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengunakan metode penulisan yuridis sosiologis yaitu metode yang mengacu pada keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan mengacu pada teori-teori serta referensi buku yang berhubungan dengan pelaksanan pemilihan Kepala Daerah. Setelalr penulis melakukan penelitian dan berdasarkan datzdata yang di peroleh, penulis berkesimpulan batrwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerapkan dan melaksanakan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Walaupun penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan namun tetap masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi khususnya masa persiapan dan tahap pelaksanaan Pilkada.

Actions (login required)

View Item