PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KENAGARIAN SUNGAI RIMBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Defri, Andre (2008) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KENAGARIAN SUNGAI RIMBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KENAGARIAN SUNGAI RIMBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (310Kb) | Preview

Abstract

Pemerintahan Nagari merupakan Pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut inisiasi sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari yang berhadapan langsung dengan masyarakat di Nagari yang pembentukannya bertujuan untuk menjadikan Nagari sebagai entitas atau kelompok yang menerapkan demokratisasi di segala aspek bidang kehidupan. Berjalannya demokratisasi di Nagari tidak terlepas dari peran Badan Permusyawaratan Nagari yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Nagari dalam rangka Otonomi Daerah serta mendinamisasikan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menuju kearah yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Badan Permusyawaratan Nagari dapat memiliki fungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagar[, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya beberapa fungsi tersebu! Badan PermusyawaratanNagari sebagai badan legislasi terendah bisa mendorong kemajuan pembangunan Nagari, baik pembangunan infrasffuktur maupun pembangunan manusianya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari, dan cara untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan lokasi penelitian Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang sudah berjalan semestinya, namun masih terdapat beberapa faktor yang akan menjadi tantangan yaitu dinamisasi masyarakat Nagari Sungai Rimbang dan hubungan dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

Actions (login required)

View Item