KEBERADAAN DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4

Putra, Ruri Catra (2008) KEBERADAAN DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KEBERADAAN DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (392Kb) | Preview

Abstract

Agenda penting reformasi telah melahirkan gagasan baru dalam penyelenggataan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Salah satu bentuk gagasan itu untuk mengembalikan konsep pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan Desentralisasi Pemerintahan. Pada perumusan Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 memberikan pemahaman bahwa adanya badan perwakilan rakyat di daerah merupakan suatu keharusan yang merupakan adanya suatu lembaga atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kebijakan hukum tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dua kali direvisi. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan mandat dari masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat.

Actions (login required)

View Item