PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OO7 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Uspiani, Liza (2008) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OO7 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DHARMASRAYA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OO7 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DHARMASRAYA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (354Kb) | Preview

Abstract

Adanya ketentuan dalam Pasal 202 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa jabatan Sekretaris Desa diisi oleh seorang PNS mengakibatkan dikeluarkannya beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksanaan dari UU Pemda tersebut, terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam prakteknya di Kabupaten Dharrtasraya pelaksanaal Peraturan Pemerintah tersebut masih banyak menemukan permasalatran- Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah pelaksanaan Peratruan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tersebut serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tersebut di Kabupaten Dharmasraya dan bagaimana solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengag melahrkan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat nofina-nonna hukum yang berlaku, membandingkannya dengan praktek dilapangan sejauh mana peraturan itu dapat dilaksanakan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalasr penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan atau dengan kata lain PP tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Dharrrasraya. Hal ini dapat dikarenakan selain Kabupaten Dhamrasraya merupakan kabupaten baru pemekaran yang belum berpengalaman juga dapat dikarenakan dihadapkan pada beberapa kejanggalan yang ditemukan. Untuk itu diharapkan adanya bimbingan dari kabupaten induknya. Meskipun demikian PP ini harus tetap dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-nndangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Permasalahan utaura yang terjadi dalam pelaksanaan PP ini di Kabupaten Dharmastaya adalah banyaknya Sekretaris Nagari yang tidak dapat diangkat menjadi PNS dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telatr ditentukan, akibahya Sekretaris Nagari tersebut harus diberhentikan dari jabatannya dan jabatan yang kosong tersebut diisi oleh seorang PNS, karena Dharmasraya masih tergolong kabupaten baru maka Dharmasaya masih kektuangan PNS. Solusi yang dianrbil oleh Pemerintah Kabupaten Dhannasraya untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Nagari tersebut adalah dengan tetap mempekerjakan Sekretaris Nagari yang lama (sekretaris yang tidak memenuhi syarat dan seharusnya diberhentikan).

Actions (login required)

View Item