Kedudukan Dan Fungsi Komisi Independen panitia pengawas pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

Putra, Yudha Perkasa (2008) Kedudukan Dan Fungsi Komisi Independen panitia pengawas pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Kedudukan Dan Fungsi Komisi Independen panitia pengawas pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (311Kb) | Preview

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah akan bejalan lancar, aman dan tertib apabila dilaksanakan oleh penyelenggara dan pengawas pilkada. Untuk itu dibentuknya Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan panitia Pengawas pemilihan (Panwaslih) yang mana kedua institusi ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat independen dan non partisan. Adapun peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah antara lain: undanng- undang Dasar 1945, undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan Umum, undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tntang partai politik, Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum. Peraturan perundang-undangan tersebut pada hakekatnya menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah.

Actions (login required)

View Item