PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PADANG

Rahmi, Winda (2008) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (408Kb) | Preview

Abstract

Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah negara yang bebas yang sama sekali tidak di haki atau diduduki orang atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Dengan kata lain, tanah-tanah di Indonesia sekarang ini pada umumnya sudah dipunyai atau setidak-tidaknya ada yang menduduki. Konsekuensinya jika ada kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah, maka tanah itu harus di peroleh denga tindakan pengambilalihan, perolehan, atau pengadaan tanah. Demi kepentingan umum, pemerintah mempunyai kewenangan konstitusional umtuk memperoleh tanah dari siempunya tanah. Berdasarkan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3 UIID 1945 * bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyaf', disini jelaslah bahwa pemerintah dapat mengambil alih, mernperoleh, melakukan pengadaan tanah. Kewenangan memperoleh tanah demi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesungguhnya bersifat universal. Dalam penulisan skripsi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Padang ( Studi Kasus Jalan tembus Kampus Unand Limau Manis Padang ke Ulu Gadut) ini pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Sosiologis, sifat penelitian bersifat Deskriptif, lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pertanahan Setda Kota Padang dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang, dimana teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, data diperoleh dari literatur dan sumber bacaan yang relevan dan studi lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstrktur- Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kota Padang, pihak yang berwenang dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, apa kendala yang dihadapi dalam pengadaan tanah, sampai dimana peranan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kasus tentang pengadaan tanah dan pembahasannya. Penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kota Padang dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : penetapan lokasi, penelitian stafus tanah, penyrluhan, inventarisasi, pengukuran tanah, pengumuman hasil inventarisasi, musyawarah dan penetapan benfuk dan besarnya ganti-kerugian, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelepasan atau penyerahan dan permohonan hak atas tanah. Pihak yang berwenang dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah panitia pengadaan tanah, sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengadaan tanah jalan tembus kampus Unand ini hanya terbentur masalah dan4 dan peranan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan menyesuaikan pembangunan jalan tersebut dengan rencana kota.

Actions (login required)

View Item