PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DALAM KONSEP HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN

Fariz, Donal (2008) PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DALAM KONSEP HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DALAM KONSEP HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (327Kb) | Preview

Abstract

Dalam melaksanakan otonomi daerah, penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Apabila kemudian dianggap beftentzngan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, maka perda sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung ( UUD 1945 Pasal 24 A ayat 1). Akan tetapi dalam peraturan lain yakni dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pembatalan perda ini kepada pemerintah. Disinilah muncul tumpang-tindih kewenangan antara antara cabang kekuasaan kehakiman dan kakuasaan eksekutif untuk membatalkan sebuah perda yang dianggap bermasalah.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan serta mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembatalan perda. Kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa impilikasi yuridis pembatal'an perda dalam kerangka pengujian peraturan- perundangan. Penelitian ini bersifat Eksplanatoris yang mencoba mencari jawaban atas dua permasalahan di atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pembahasan terhadap permasalahan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach) , Pendekatan Konsep ( Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus ( Case Approach). Pendekatan tersebut menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju ( Snowball Sampling) serta diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Tidak lupa pula dalam penulisan ini diperlihatkan salah satu contoh kasus dari permasalahan yang penulis angkat . Dalam penulisan skripsi ini, pada akhirnya penulis sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Pasal 145 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi sumber dari adanya tumpang-tindih kewenangan antara Pemerintahan dan Mahkamah Agung. Implikasi yuridis dari pembatalan Perda yang dilaksanakan di luar dari noffna yang telah ditetapkan tentunya akan berakibat kepada tidak sahnya keputusan yang dikeluarkan. Di bagian akhir dari skripsi ini penulis juga memberikan saran agar dilakukan harmonisasi aturan perihal kewenangan pembatalan perda dan juga hendaknya dibangun sebuah konsep baru dalam mengkombinasikan kewenangan Pemerintah dan Mahkamah Agung dalam mengawasi produk hukum yang dilahirkan oleh setiap daerah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item