PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1O TAHUN 2OO8 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD (STUDI KASUS DI PANWASLU KOTA PADANG)

MAHFUZI, AFNIL (2008) PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1O TAHUN 2OO8 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD (STUDI KASUS DI PANWASLU KOTA PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1O TAHUN 2OO8 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD (STUDI KASUS DI PANWASLU KOTA PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (395Kb) | Preview

Abstract

Pidana merupakan suatu perbuatan yang merugikan, baik dari segi moril maupun dari segi materil. Perbuatan tindak tersebut akan lebih berdampak pada saat dilakukannya pemilihan umum secara nasional karena banyak pihak yang ln. Banyaknya pelanggaran pada waktu pemilihan umum khususnya pelanggaran yang hanya terkait dengan an umum saja, menjadikan hukum pidana sangat dicari dan dibutuhkan dalam memberikan tertib hukum, bahkan pidana merupakan sebagai Ultimum remdium yaitu sebagai jalur penyelesaian yang terakhir apabila lapangan hukum in tidak ada yang dapat menyelesaikannya. Permasalahan utama yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah rnakah bentuk tindak pidana tersebut terutama dalam berkampanye dilihat atau ditinjau dari Undang-Undang m Umum serta peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kemudian bagaimanakah tindakan ritia pengawas untuk mengadili dan memberikan keterangan setiap terjadinya laporan dan temuan terhadap rran pemilu yang masuk. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan Yuridis Normatif, untuk melengkapi data-data yang terkait dengan pelanggaran pidana dalam pemilu, maka penulis melakukan rn ke Kantor Panwaslu kota Padang. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melakukan wawancara Ketua Panwaslu dan Anggota Bagian Koordinator Bidang Hukum dan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan hasil rn tersebut terdapat 29 jenis pelanggaran pemilu, sedangkan-pelanggaran pidana pemilu yang berkaitan langsung kampanye hanya terdapat 16 jenis pelanggaran. Setiap pelanggaran yang masuk ke kantor Panwaslu itu tidak satupun ,mpai ketingkat pengadilan untuk diadili dan diputus oleh Hakim. Ada beberapa perrnasalahan dan hambatan nya adalah laporan dan aduan tersebut tidak mendapat upaya hukum berikutnya apabila bukti yang diaiukan oleh kurang lengkap, kemudiaa arahan dari Undang-Undang Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan permasalahan di nan, dan Undang-Undang tidak mengatur secara luas mekanisme penyelesaian perselisihan pelanggaran Pemilu.

Actions (login required)

View Item