Penerapan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Sawahlunto

Suhud, Mia Melinda (2008) Penerapan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Sawahlunto. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Penerapan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Sawahlunto) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (413Kb) | Preview

Abstract

Eksistensi pemerintah daerah sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan nasional, adalah sebagai bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi , dimana pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi berkaitan dengan peyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini berkaitan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana hal ini menyangkut tanggungiawab pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing- masing satuan pemerintahan. Sebagaimana yang diketahui bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan peraturan yang memuat tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan keuangan daerah sampai kepada pengelolaan keuangan daerah dalam artian yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentane pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturaperundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan daerah tersebut kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tetang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD dan Kuasa BUD, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 , yaitu perubahan yang ekstrim dari sistem top down ke bottom up, penerapan sistem top down yang terlalu lama di Indonesia telah mengurangi inisiatif daerah untuk berubah, dalam hal daerah belum siap untuk malaksanakan tanggungiawab yang dilimpahkan kepadanya sebagai implikasi pelaksanaan otonomi daerah, serta implementasi APBD masih kurang efisien dan efektif karena kurangnya sinergi ant:rra Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan prioritas pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan adalah penelitian luridis normatif untuk menganalisa peraturan perudang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah,disamping itu juga dilakukan pendekatan yuridis empiris dengan dasar pemikiran bahwa pendekatan hukum normatif semata tidak dapat melihat dan memahami realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepala daerah Kota Sawahlunto telah menerapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah adalah karena aturan pemeritah pusat yang tumpang tindih dan tidak konsisten.Saran dalam permasalahan ini adalah agar Pemerintah Kota Sawahlunto segera merealisasikan rancangan peraturan daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,untuk lebih efektif dan efisisen dalam pengelolaan keuangan daerah.

Actions (login required)

View Item