TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)

Jhoner, Franko (2008) TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (362Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama- sama mendukung tentang adanya jaminan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Untuk Hidup bagi setiap warga negara. Hak Untuk Hidup merupakan salah satu hak dasar yang melekat dalam din setiap manusia yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan dengan alasan apapun. Sebagai hak yang tergolong dalam rumpun yang sifatnya harus dipenuhi dalam situasi dan kondisi apapun (non derogeble rights). maka hak untuk hidup memberi arti dan kewajiban bagi negara untuk tidak menerapkan hukuman yang berujung pada tercabutnya nyawa seseorang atau berujung pada kematian. Namun UUD 1945 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia GmU) dapat dibatasi. Hal ini diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J ayat 7 UIID 1945 ataupun Pasal 70 UU IIAM sebagai pasal penutup dan seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interprctatie), Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 maupun dalam UU HAM, tunduk pada pembatasari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 ataupun Pasal 70 UU HAM, sehingga hal ini membuka akses bagi negara untuk menerapkan Hukuman Mati bagi warganya. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang atas 'aminan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Untuk Hidup bagi setiap warga negara Indonesia terhadap seluruh peraturan perundang-undangan (khususnya yang memuat srcaman Hukuman Mati) secara sistematis dan menyeluruh guna menjamin Hak Untuk Fii dup sepenuhnya terhadap setiap warga negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item