KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-TJNDANG OLEH MK TERHADAP LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Gunawan, Putra Candra (2008) KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-TJNDANG OLEH MK TERHADAP LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-TJNDANG OLEH MK TERHADAP LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (356Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Di samping itu ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghen-daki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara. Dalam konstitusi kita itu MK diatur dalam Bab IX tepatnya Pasat 24 ayat (2) dan pasal 24c ayat (1)-(6). Selain itu lembaga ini juga diatur dalam uu khusus yakni uU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di samping UU kekuasaan kehakiman sebagai Lex Generally. Pemicu masalah dalam skripsi ini adalah berpotensinya salah satu wewenang MK yakni menguji UU untuk mengganggu tatanan hubungan antar lembaga Nigara dalam hal ini DPR dengan MK. Hal ini karena uu, produk hokum yurrg Ji"ii oleh MK merupakan hasil karya DPR yang tentunya sedikit banyaknya mereka akan kesal kinerja mereka tak dihargai. Hal ini menjadi semakin dilematis mengingat DPR di satu sisi adalah lembaga politik yang bersampulkan hukum yang hamper setiap keputusannya adalah produk kompromi politik tapi di sisi lain mereka adalah wakil rakyat yang setiap suara mereka harus kita akui adalah suara rakyat. Dilematis yang saya maksud dbpat dilihat dalam putusan MK No 005/?UU/2006 tentang pengujian uu No 22 tahun 2004 dan uU No 4 tahun 2004. Dalam putusan itu MK membatalkan kewenangan utama Ky yakni melalarkan pengawasan terhadap perilaku hakim. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa salah satu materi kajian HTN dan materi muatan UUD adalah pembataswan kekuasaan penguasa. Sementara kekuasaan itu tidak hanya yang berada di tangan eksekutif tetapi juga yang dimiliki oleh legislatif. Nah pengujian UU paralel dengan pembatasan kekuasaan legislatif. Permasalahan di atas coba dijawab penulis dengan metode penelitian yuridis normatif yakni menjawab permasalahan hukum dengan menghubungkan sumber hukum positif dengan berbagai literature atau berbagai teori dalam trat i*. Sedangkan untuk mengumpulkan data adalah dengan model data kualitatif, yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis dari berbagai -data yang diperoleh dari berbagai literatur. setelah dilakukan pembahasan dan penggalian maka didapat kesimpulan sbb: Konsekuensi pembatalan uu oleh MK terhadap oFn aa*atr sbb (datam hubungannya dengan pembatalan uu Ky dan uu KK): terjadinya kekosongan hukum, teramputasinya kewenangan salah satu lembaga negara (KD, hilangnya pembatasan wewenang salah satu lembaga negara (MA dan m<l Ar" r"ttiukirt nyatanya indikasi kea rah tfuani yudisial. parremen baik sebagai lembaga perwakilan rakyat maupun sebagai dewan legislatif tetap dibutuhkan oleh sebuah negara baik atas nama demokrasi maupun Rule of law.

Actions (login required)

View Item