PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT WARGA NEGARA PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OO8 TENTANG PARTAI POLITIK

Donald, Jefri (2008) PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT WARGA NEGARA PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OO8 TENTANG PARTAI POLITIK. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT WARGA NEGARA PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OO8 TENTANG PARTAI POLITIK) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (426Kb) | Preview

Abstract

Hak kebebasan berserikat merupakan salah satu bentuk dari HAM yang drjamin dan dilindungi dalam konstitusi di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28 E ayat (3) WDNRI Tahun 1945. Salah satu bentuk pelembagaan sebagai perwujudan dari hak kebebasan berserikat dalam masyarakat yang demokrasi adalah partai politik. Partai politik secara umum dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan oleh pihak manapun atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyaraka! bangsa dan negara. Dalam negare demokrasi seperti Indonesia partai politik mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu harus ada suatu aturan hukum yang mengatur tentang keberadaan partai politik. Pengaturan tentang partai politik ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2002 tentang Partai Politih ftrmun menjelang Pemilu Tahun 2009 ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah dicabut berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2.Tahun 2008. Maka pada saat ini pengaturan tentang partai politik diatur dalam Undang'Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang jadi Fnrmusan masalah disini adalah bagaimana peran negara dalam menjamin hak kebebasan berserikat warga negara pada partai politik di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politrk, bagaimana fungsi partai politik sebagai salah satu bentuk perwujudan hak kebebasan berserikat dalam negara demokrasi di Indonesia serta apa akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembubaran partai politik di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada literatur-literatur kepustakaan atau penelitian terhadap asas-asas hukum dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa induktif dan kualitatif Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan parrai politik dalam negara demokrasi khususnya di indonesia sangat penting sekali, karena partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Adapun saftm yang ingin disampaikan penulis adalah hendaknya dibuat suatu aturan hukum yang mengatur tentang akibat-akibat yang ditimbulkan setelah sebuah partai politik dibubarkan. Ini berguna agar ada suatu kepastian hukum dan agar hak-hak serta kewajiban yang ditimbulkan setelah pembubaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus merugikan salah satu pihak atau kelompok.

Actions (login required)

View Item