HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Arianto, Rudi (2008) HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (288Kb) | Preview

Abstract

Pratek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selama lebih dari tiga dasawarsa rnemang mengalami Lrerbagai kelemahan. Di antara kelemahan tersebut adalah kelemahan konstitusi, sehingga mengharuskan kita melakukan perubahan yang selama ini berorientasi pada perwakilan politik serta kurang tanggap terhadap aspirasi daerah- Kehadiran De*'an Pewakilan Daerah setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasari oleh gagasan untuk membentuk perwakilan dua kamar dan meningkatkan partisipasi daerah dalam politik dan pengelolaan negara.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan telah menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Penvakilan Daerah (DPD) sebagai Badan Perwakilan di Indonesia yang merupakan pem'ujudan dari sistem bicamers!. Walaupun DPR dan DPD berkedudukan sederajat sebagai lembaga tinggi negara, dalam fungsi dan wewenang antar kedua lembaga ini sangat jauh berbeda. Hubungan kerja antara DPR dan DPD dapat dilihat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemilihan anggota BPK ini peran serta DPD hanya memberikan pertimbangan kepada DFR. Mengenai hal tersebut penulis merumuskari dalarn tiga permasalahan yaitu bagaimana hubungan kerja antara DPR dengan DPD dalarn pemilihan anggota BPK, bagaimana prosedur pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR dan DPD, serta bagaimana sengketa yang tirnbul antara DPR dan DPD dalam pemilihan anggota BPK. Dalam menjatrcb pennasalahan tersebut penulis melakukan penelitian hukurn norrnatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori- teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perrnasalahan yang akan dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa hubungan kerja antara DPR dan DPD dalam pengangkatan anggota BPK adalah dimana DPD memberikan petirnbangan dalam bentuk tertulis. Bentuk pertimbangan diberikan DPD adalah dalam proses fit and proper test. Pertimbangan ini hanya memberikan sedikit wewenang kepada DPD untuk ikut dalam proses pemilihan anggota BPK. Prosedur pemilihan anggota BPK diatur dalam tata tertib DPR- Sedangkan mengenai sengketa yang timbul diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item