PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERTIADAP KETENTUAN MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN (STUDI PUTUSAN PENGUJIAN PERKARA NOMOR 013-022/PUU-IV/2006)

Resmana, Fajri Citra (2008) PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERTIADAP KETENTUAN MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN (STUDI PUTUSAN PENGUJIAN PERKARA NOMOR 013-022/PUU-IV/2006). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERTIADAP KETENTUAN MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN (STUDI PUTUSAN PENGUJIAN PERKARA NOMOR 013-022/PUU-IV/2006)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (318Kb) | Preview

Abstract

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggr hak asasi manusia diantaranya menjamin persamaan kedudukan didalam hukum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik tertulis maupun lisan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengal hati nurani, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi atau mencqqi, memperoleh" memiliki, menyimpan dan mengolah data serta menyampail6po informasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negar4 Repullik Indonesia Tahun 1945- Dalam hal Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mgngpji konstitusionalitas dari suatu Undang-Undang yang dimohonkan padanya maka Mphku-uh Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 134, Pasal l36bis dan Pasal 137 tentzng Penghinaan'Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden. Adanya perrnohonan pengujian tersebut disebabkan pemohon mengangap bahwa pasa-pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, Sehingga dapat dilihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan tersebut.

Actions (login required)

View Item