PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Fadliana, Fadliana (2008) PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (363Kb) | Preview

Abstract

Keberadaan saksi dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan sangatlah penting, karena keterangan saksi pada sidang pengadilan merupakan salah satu atrat bukti. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana banyak mengatur tentang hak dari tersangka dan terdakwa, namun hak bagi saksi sedikit. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan adanya kemajuan dalam perlindungan saksi dan korban. Proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang perlu diketahui agar dapat terlihat perlindungan saksi dan korban dalam proses iersebut. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, pengaruh berlakunya undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, serta kendalayang ditemui datam melaksanakan perlindungan saksi dan korban pada pemeriksaan'saksi dan korban di pengadilan Negeri Kelas I.A Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A padang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, namun masih ditemukan beberapa ketimpangan dalam pelaksanaannya. Adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban belum memberi pengaruh terhadap proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang. Banyak hal yang menyebabkan perlndungan terhadap saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang belum dapat diwujudkan yaitu karena undang-undang yang berlaku belum cukup mengaturnya, kurangnya kesadaran hukum saksi dan korban untuk melaporkan permasalahan yang dihadapinya sehubungan dengan kasus yang terjadi, belum adanya fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang akan melaksanakannya, serta kurangnya sosialisasi mengenai undang- undang perlindungan saksi dan korban. Maka sebaiknya peraturan pelaksana dari undang-undang perlindungan saksi dan korban segera dibuat, saksi dan korban yang dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi, dan perlu adanya sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan saksi dan korban baik kepada para penegak hukum maupun kepada saksi dan korban.

Actions (login required)

View Item