DAMPAK PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (studi Pcnanganan Kasus Marfendi c.s, Terdakwa Kasus Korupsi APBD suMBAR 2002)

Maulana, Bambang Franssoma (2008) DAMPAK PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (studi Pcnanganan Kasus Marfendi c.s, Terdakwa Kasus Korupsi APBD suMBAR 2002). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (DAMPAK PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (studi Pcnanganan Kasus Marfendi c.s, Terdakwa Kasus Korupsi APBD suMBAR 2002)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (395Kb) | Preview

Abstract

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan itu maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Agar dapat terlaksananya amanat yang terdapat dalam UUD tersebut dan proses penegakan hukum yang sebagaimana mesti. Maka pengadilan sebagai muara dari pada proses peradilan harus mengeluarkan produk hukum yang tepat yang mana nantinya dapat mengakat proses penegakan hukum kearah yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item