PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

EFKASIA, STEFANI (2008) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (379Kb) | Preview

Abstract

Pornografi bukanlah merupakan permasalahan yang baru. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya menimbulkan dampak positif saja namun juga menimbulkan dampak negatif yang mengarah kepada meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas, terutama tindak pidana pomografi. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya internet yang menyajikan situs-situs porno, merebaknya produksi VCD pomo, juga media massa dan media elektronik yang sering memuat berita, cerita, dan gambar-gambar yang dapat menimbulkan gairah bagi orang yang melihatnya. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penulisan skripsi ini yaitu a). Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh aparat penegak hukum, b). Apa saja kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pornografi, c). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penehak hukum terutama hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Penulisan skripsi ini memakai metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat nofina hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-falta dari permasalahan yang akan ditemukan dalam penelitian nantinya. Sumber data diperolah dari dari data primer dan skunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Setelah itu data yang terkumpul diolah secara sistematis untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pornografi di wilayah hukum Pengadilan Negeri eaiang dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya masalah, yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan pengadilan. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya masalah yang pelaksanaanya dilakukan oien feptlisian aan Hakim Pengadilan Negeri Padang. Kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana pornografi ini seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kurangnya pendidikan agama, faktor mental, faktor sosial serta tidak jelasnya batasan menginai pornografi tersebut. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memaha-i apu itu pornografr agar tindakan tersebut tidak lagi terulang lagi dan merugikan diri sendiri.

Actions (login required)

View Item