SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Effendi, Fatar (2008) SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (328Kb) | Preview

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi polanik dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT mernberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. KDRT yang biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga terd*at, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pemah diangkat ke permukaan. Di kebanyakan kasus KDRT yang berkasnya pemah diangani pihak Kejaksaan terjadi tanpa dilihat atau disaksikan oleh orang lain, sehingga timbul pertanyaan bagaimana proses dari pembuktian tindak pidana KDRT tersebut. Permasalahan dalam tulisan ini antara lain: a) Bagaimanakah proses pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Padang, b) Apa saja kendala bagi Kejaksaan Negeri Padang dalam proses pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, c) Apa langkalr/upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala dalarn pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini benifrt deskiptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas tentang perselan yang diteliti dan dilakukan melalui penelitian yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum dilapangan oleh penegak hukum. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil: a) Proses pembuktian dalam perkara KDRT, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban telah cukup urtuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, didalam prakteknya selalu disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya seperti keterangan saksi-mksi, keterangan ahli, surat petunjuk ataupun keterangan terdakwa (Vide Pasal 55 UUPKDRT), b) Kendala yang ditemui dalam pembuktian perkara KDRT terjadi pada tahap pemeriksaan keterangan dari saksi korban, dimana pada tahap ini saksi korban berubah pikiran dan bersikap tidak kooperatif dalam pemeriksaan tersebut sehingga menyulitkan koordinasi antara jaksa dengan saksi korban, c) Dalam mengatasi kendala tersebut, upaya dari jaksa adalah dengan berusaha berkoordinasi kembali dengan saksi korban, memberikan penjelasan yuridis, serta pemahaman hukum agar dalam pemeriksaan selanjutnya saksi korban menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif sehingga jalannya pemeriksaan selesai sampai tahap putusan. Saran yang dapat disampaikan: a) Sosialisasi kepada masyarakat tentang KDRT serta U{,JPKDRT harus ditingkatkan, b) Dengan sistem pembuktian yang terdapat dalam UUPKDRT, pen�rapannya harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, c) Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebcb- sebab dan unsur-unsur pemicunya.

Actions (login required)

View Item