PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Andrikasmi, Sukamarriko (2008) PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (335Kb) | Preview

Abstract

Uang adalah berupa benda yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, sehingga dengan menukarkan itu apa yang diinginkan akan dimiliki. Mendapatkan uang untuk ketrahagiaan dan kesenangan harus dengan cara yang baik, tepat dan tidak bertentangan dengan norma serta aturan yang ada. Memaksa atau mengalihkan untuk mendapatkan uang secara menyalahi aturan dapat dikatakan dengan perbuatan kejahatan. Kejahatan untuk mefidapatran uang dikenal dengan pencucian uang. Pencucian uang adalah perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan tintuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dipertrleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Unfuk keadilan dan keselarasan akan atau akibat dari perbuatan kejahatan pencucian uang tersebut maka ada lembaga yang di amanat<an oleh undang-undang untuk berperan sebagai pencegah dan pemberantas perbuatan pncucian uang yaifu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ). Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, (2) bagaimana bentuk kerjasama PPATK dengan lembaga lainnya dalam penangEulangan tindak pidana pencucian uang, (3) serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh PPATK dalarn penanggulangan linCak pidana pencucian uang tersebut. Penelitian ini merupakan peneli$an yunUs sosiologa dengan sifat penelitian metode berpiklr deduktif melihat langsung efektivitas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil penelitian ini mempedihatkan bahwa (1) peran PPATK adalah bertindak sebagai Financial lntelligene Unrf ( F1U ) atau sebagai Focal Point dalam penanggulangan tndak pidana pencucian uang di lndonesia (2) PPATK menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan MOU secara nasionalcjan intemasional baik bidang penegakan hukum, perbankan, serta pendidikan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (3) PPATK masih menemukan kesulitan dalam fugas FlUnya karena masih terbatasnya sumber daya manusia, kewenangan dan ruang lingkup yang di berikan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk perbaikan penanggulangan tindak pidana pencucian uang ke depan perlu dilakukan (a) memperluas dan mempertegas kewenangan PPATK (b) meningkatkan kerjasama nasional dan intemasional oleh PPATK, dan(c) lebih menekankan kembali bagaimana peran PPATK kepada publrcl umum tentang akibat dari tindak pidana pencucian uang serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Actions (login required)

View Item