PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) PADANG)

Azani, Yureiza (2008) PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (422Kb) | Preview

Abstract

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien dan praktis. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi perbankan, tapi menempatkan posisi nasabah menjadi lemah, karena dihadapkan pada dua pilihan yakni terima tanpa syarat atau tidak. Selain itu klausula baku yang berkembang sering merugikan nasabah. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi pengaturan mengenai pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas lebih lanjut terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara (KPR BTN), bagaimana klausula baku dalam perjanjian KPR BTN jika dikaitkan dengan UUPK, serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pemberian KPR oleh BTN. Untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu bentuk pendekatan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dilapangan, dimana data yang telah diolah dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Bank Tabungan Negara melakukan beberapa penyesuaian klausula baku dalam perjanjian kreditnya, namun terdapat klausula baku yang penafsirannya dapat dikatakan masih memenuhi unsur-unsur yang dilarang UUPK. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dalam pemberian kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Tabungan Negara berdasarkan pada Undang-undang perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia yakni, PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor :7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan agar pemerintah perlu mempertimbangkan kembali ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) g UUPK dan kepada pelaku usaha lebih menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Serta perlunya suatu peraturan yang berkaitan dengan perkreditan Perbankan.

Actions (login required)

View Item