PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG

Hayati, Yetha Mega (2008) PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (398Kb) | Preview

Abstract

Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh dapat berbentuk perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Pada kenyataannya sering terjadi perselisihan hubungan pada hubungan tersebut yang disebut perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu harus dilakukan musyawarah oleh pihak yang bersengketa (bipartit). Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur nonlitigasi (mediasi, konsiliasi, dan arbitrase) dan melalui jalur litigasi yakni Pengadilan Hubungan Industrial pada Peradilan Negeri. Pada lembaga peradilan itu berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali diatur khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, penulis meneliti proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam penelitian ini: bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial; bagaimana bentuk, kedudukan, dan pelaksanaan putusannya; apakah kendala yang ditemui dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Penelitian tulisan ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari hakim karir, hakim ad hoc, sub kepaniteraan, penggugat dan tergugat, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, dan tulisan yang berhubungan dengan Hubungan Industrial. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berawal dari pengajuan gugatan; pemeriksaan gugatan di persidangan; jawaban, bantahan, dan eksepsi; replik dan duplik; pembuktian; kesimpulan; putusan hakim. Serta upaya kasasi dan peninjauan kembali. Kedudukan putusan sama dengan putusan pada peradilan perdata, namun tidak ada upaya banding. Kendala yang dihadapi adalah pekerja/buruh pada umumnya tidak mengetahui secara jelas hak-hak yang harus diterima dan tindakan yang dapat merugikannya.

Actions (login required)

View Item