PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

Sutoyo, Sutoyo (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (363Kb) | Preview

Abstract

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Seperti yang terjadi saat ini, menandakan belum secara serius negara dan masyarakat dalam melindungi anak dari tindak pidana. Oleh sebab itu, penulis menulis skripsi ini tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan. Permasalahan yang diteliti adalah apa saja bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, dan apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadapa anak korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencari jawaban permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis (empiris). Data diproleh dari perpustakaan dan dilakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan dibidang hukum seperti melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib, memberikan advokasi kepada korban, perlindungan di bidang sosial seperti menempatkan korban dirumah aman, memberikan pelayanan konseling, dan perlindungan di bidang agama seperti memberikan bimbingan dan pemahaman agama kepada korban sesuai dengan agama yang dianutnya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti memberikan jaminan keselamatan terhadap korban, dan menyediakan pelayanan psikolog. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap korban sama dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya, dan khusus terhadap anak tersebut diperiksa secara kekeluargaan, dan dapat didampingi oleh orang tua atau walinya. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Padang tidak didasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi hanya didasarkan pada KUHP sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum. Kendala-kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu sulitnya mendapatkan informasi dari korban maupun keluarganya, tidak dipakainya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh penegak hukum dalam menuntut pelaku, dan terbatasnya relawan serta advokat dalam mendampingi korban menjalani proses hukum.

Actions (login required)

View Item