PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA RESIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)

Putri, Febriani (2008) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA RESIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA RESIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (596Kb) | Preview

Abstract

Residive adalah pengulangan suatu tindak pidana dan merupakan salah satu hal yang dapat memberatkan pidana. Maraknya aksi kejahatan yang tejadi di kota Padang didominasi oleh kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, hampir setiap hari media massa memberitakan tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang pelakunya tidak terbatas pada golongan tertentu, melainkan tersebar mulai dari pemula hingga orang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian ini. Residive pada tindak pidana pencurian diatur secara khusus dalam Pasal 486 KUHP yang mengatur tentang adanya penambahan pidana 1/3 lebih tinggi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan tentang residive ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah : bagaimanakah penerapan ketentuan tentang residive oleh hakim pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Penerapan ketentuan tentang residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA padang belum sepenuhnya diterapkan, sampai sekarang belum da putusan hakim yang melebihi ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 486 KUHP. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan lainnya. Kendala-kendala yang ditemui adalah tidak adanya lampiran kutipan putusan terdahulu dan adanya kelalaian dari penuntut umum dengan tidak mencantumkan perbuatan residive didalam surat tuntutannya.

Actions (login required)

View Item