PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SUAMI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)

Agtaviana, Vivi (2008) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SUAMI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SUAMI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (332Kb) | Preview

Abstract

Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan pada pelaku tindak pidana apabila dalam perbuatan pidananya tersebut terdapat unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka ia akan dipidana. Tetapi apabila ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dipidana. Hal tersebut sesuai dengan asas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", begitu juga dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Suami sebagai pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan, jika adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Sesuai dengan pengaturan khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam skripsi ini penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penulisan ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang membandingkan UU PKDRT dengan kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu di Pengadilan Negeri Padang Panjang pertanggungjawaban pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kesalahannya di lihat dari keterangan para saksi dan terbuktinya unsur barang siapa unsur melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangga serta tidak adanya alasan pemaaf pada diri suami sebagai pelaku dan dalam hal ini suami dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Hakim cenderung menghadapi kesulitan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini karena selain harus menerapkan UU PKDRT, hakim juga berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga korban dengan pelaku. Oleh sebab itu dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek agama, sosial dan ekonomi serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Penulis menyarankan sebaiknya setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan oleh semua pihak baik korban, pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Namun, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan barulah dibawa ke jalur hukum.

Actions (login required)

View Item