PELAKSANAAN TUGAS SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nugraha, Hendra (2008) PELAKSANAAN TUGAS SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN TUGAS SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (631Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas supervisi terhadap instansi lainnya, hal ini menunjukkan KPK merupakan lembaga penuh kuasa (super body), terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambil alih (take over), penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka, dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dan KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Pasal 8 angka 2 dan 3. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Tahapan Pelaksanaan Supervisi oleh KPK terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, b). Pelaksanaan kewenangan tugas supervisi oleh KPK terhadap instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, c). Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas supervisi KPK, d). Upaya yang dilakukan KPK dalam melakukan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas supervisi. Metode Penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a). Tahapan Pelaksanaan supervisi oleh KPK terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus sejalan dengan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b). Pelaksanaan kewenangan tugas supervisi oleh KPK terhadap instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berjalan dengan baik bila KPK menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, baik masyarakat maupun penyelenggara negara yang merupakan stakeholders dari upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pada dimensi penindakan maupun pada dimensi pencegahan. c). Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas supervisi KPK, merupakan gabungan beberapa faktor yang sudah ada sejak KPK lahir baik faktor internal komisi maupun faktor eksternal komisi , pada kenyataannya faktor tersebut saling memberikan pengaruh yang memperlambat dan melemah kinerja KPK, khususnya dalam tugas supervisi KPK. d). Upaya-Waya yang dilakukan KPK dalam melakukan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas supervisi, diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja KPK dalam tugasnya sebagai supervisi terhadap instansi lain. Untuk memaksimalkan kinerja KPK dalam kaitannya sebagai tugas supervisi memang di butuhkan koordinasi antar instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item