PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang)

Syahraini, Syahraini (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (649Kb) | Preview

Abstract

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah S.W.T., yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Namun, sekarang banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak pada kasus perkosaan terhadap anak dan kendala-kendala yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana perkosaan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum sosiologis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : 1) perlindungan yang diberikan selain mengacu pada Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu perlindungan juga diberikan pada persidangan antara lain hakim tidak memakai toga, hakim seorang wanita, sidang tertutup untuk umum, dan didampingi oleh orang tua atau dibawah pengawas instansi terkait, 2) dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban perkosaan, yaitu dampak positifnya a) memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, yaitu pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 300.000.000,00, b) memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat 1,2 dan 3, dan memberikan perlindungan pada proses persidangan seperti hakim tidak memakai toga, didampingi orang tua, hakim seorang wanita c) dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini, terbentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, d) undang- undang ini memberikan peran serta masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap anak. Dampak negatifnya tidak ada mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban perkosaan. 3) kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan adalah dalam hal pemeriksaan guna mengambil keterangan dari korban mengenai perkosaan yang dialaminya, karena terganggunya psikologis dan trauma dari korban. Sehingga korban sulit memberikan keterangan dan sulit mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Untuk perbaikan kedepan maka diperlukannnya adanya lembaga khusus yang menangani kasus tindak pidana perkosaan khususnya terhadap anak-anak, dan lembaga yang telah ada, seperti LPSK lebih memperhatikan lagi terhadap korban tindak pidana, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapakan peran semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk melindungi anak dari korban tindak pidana khususnya tindak pidana seksual.

Actions (login required)

View Item