PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN KASUS POLIANDRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 279 KUHP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI POLSEKTA KOTO TANGAH PADANG)

Putra, Diki Zulianda (2008) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN KASUS POLIANDRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 279 KUHP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI POLSEKTA KOTO TANGAH PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN KASUS POLIANDRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 279 KUHP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI POLSEKTA KOTO TANGAH PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (384Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, pada dasarnya menjadikan manusia memerlukan hukum untuk keteraturan hidup. Aturan yang tercakup di dalam hukum yang berlaku sebagai sarana dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan dalam mengayomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam arti sempit diketahui bahwa perundang-undangan telah mengatur adanya instansi yang berkewajiban menegakkan hukum. Polri merupakan salah satu pilar pertahanan negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini melalui pengabdian terbaik, polisi perlu memiliki tingkah laku penuh hormat dan respek bertindak dengan pikiran sehat, selalu sopan tetapi tegas dan mampu menciptakan keselarasan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menegakkan disiplin. Timbulnya pro dan kontra akan poligami yang sampai saat ini keberadaannya masih kontroversial dan menuai kecaman dari berbagai kalangan yang sebagian besar berasal dari kaum wanita. Adanya keinginan kaum wanita untuk mendapatkan persamaan hak dengan kaum laki-laki, sehingga menimbulkan berbagai pemikiran-pemikiran yang bermuara kepada dilegalkannya poliandri. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik polri dalam penanganan kasus poliandri dihubungkan dengan pasal 279 KUHP di polsekta Koto Tangah Padang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus poliandri dihubungkan dengan Pasal 279 KUHP di Polsekta Koto Tangah Padang. Untuk itu penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan. Dalam menangani kasus poliandri ini, Penyidik polri mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi, pengembangan kasus, penyitaan barang bukti, penahanan, pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri dan menerima surat P21, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan Negeri. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, penyidik harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal ini adalah terhadap tersangka. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus poliandri adalah dalam hal keberadaan barang bukti yaitu surat nikah, wali nikah, serta saksi nikah, adanya tokoh agama yang menikahkan (tuanku wali).

Actions (login required)

View Item