KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana No.211/Pid.B/2008/PN.PDG)

Fitria, Resti (2008) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana No.211/Pid.B/2008/PN.PDG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana No.211/Pid.B/2008/PN.PDG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (520Kb) | Preview

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime. Pemberantasan korupsi pun dilakukan dengan extraordinary instrument. Penerapan ektraordinary instrument pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUP-TPK) terlihat dengan dikeluarkannya peraturan yang progersif diantaranya peradilan in absentia, adanya badan khusus yaitu KPK, sanksi pidana komulasi, uang pengganti serta sanksi pidana minimum khusus. Munculnya anacaman pidana minimum khusus dikarenakan adanya disparitas pidana. Dengan adanya sanksi pidana minimum khusus yang dirumuskan secara tegas maka putusan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di bawah pidana paling rendah. Dalam menjatuhkan suatu putusan pidana hakim harus melakukan penafsiran otentik. Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah a) Apa pertimbangan hakim dalam putusan No.211/Pid.B/2008/PN.PDG , b) Apakah putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum khusus dapat dibenarkan. Penelitan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat. Setelah data dianalisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengaturan sistem minimum khusus dalam UUP- TPK diatur secara tegas, 2) Dampak positif atau keuntungan yang diperoleh dari penerapan sistem minimum khusus yang paling utama adalah dapat mengurangi atau meminimalisir adanya disparitas pidana 3) Sistem minimum khusus dalam perundang- undangan pidana khusus merupakan salah satu pembaharuan dalam hukum pidana, dalam hal penggunaan sistem minimum khusus yang menginginkan pemidanaan yang tidak di bawah standar merupakan faktor pencegah atau preventif bagi seseorang yang akan melakukan tindak pidana, karena mereka akan berfikir ulang mengingat sanksi yang tidak rendah dan sudah dapat diketahui sanksi pidana yang akan dihadapi (paling rendah) jika akan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran- saran sebagai berikut: Penerapan sistem minimum khusus dalam perundang-undangan pidana khusus, hendaknya disertai dengan pedoman pemidanaan dengan kriteria yang lebih jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan masalah dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

Actions (login required)

View Item