KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KELAUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LAUT (ILLEGAL FISHING) (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Padang)

Romelus, Romelus (2008) KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KELAUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LAUT (ILLEGAL FISHING) (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KELAUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LAUT (ILLEGAL FISHING) (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (342Kb) | Preview

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, selama ini pemanfaatan pembangunan sumber daya alam banyak dilakukan di darat. Luas wilayah perairan di Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pemanfaatan fungsi wilayah laut yang ada di dalamnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan secara optimal perlu ditingkatkan peranan pengawasan di bidang perikanan dalam mencegah tingginya angka tindak pidana pencurian ikan di laut (Illegal Fishing). Tindakan penyidikan merupakan suatu fase awal yang akan menentukan dalam proses peradilan pidana, dalam hal penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik POLRI, Perwira TNI AL, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kelautan. Dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan berkemungkinan terhadinya pertentangan kewenangan antar instansi yang memiliki kewenangan yang sama. Untuk mencegah terjadinya hal yang demikian diperlukan koordinasi antar instansi terkait. Permasalahan yang akan dibahas di sini adalah : bagaimana eksistensi PPNS Kelautan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di laut; bagaimanakah koordinasi fungsional antara Penyidik POLRI dengan PPNS Kelautan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di laut; dan bagaimanakah pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI dengan PPNS Kelautan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui metode wawancara terhadap responden. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan kerja antara Penyidik POLRI dengan PPNS Kelautan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di laut yakni berhubungan dengan bentuk hubungan kerja secara fungsional yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti : hubungan kerja di bidang operasional dan hubungan kerja di bidang pembinaan.

Actions (login required)

View Item