PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANYA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Padang)

Kurnia, Adi Bakti (2008) PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANYA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANYA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (388Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang upaya pemberantasannya dijalankan dengan sangat serius oleh pemerintah. Namun tindak pidana korupsi masih saja ada dalam sistem birokrasi di negara kita. Hal ini disebabkan oleh perkembangan iptek dan modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi sulit untuk tercium. Salah satu aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah lembaga kejaksaan. Dalam perumusan surat dakwaan KUHAP tidak merumuskan aturan baku mengenai teknik perumusan surat dakwaan tetapi hanya merumuskan syarat materil dan syarat formil dari sebuah surat dakwaan yang harus terpenuhi dalam sebuah surat dakwaan. Dalam sistem pembuktian yang dianut dalam persidangan tindak pidana korupsi berbeda dengan sistem pembuktian yang dianut dalam tindak pidana umum. Karena dari itu penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah mengenai permasalahan ini. Mengenai pembuatan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi dan pembuktiannya di sidang pengadilan ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya : a)Bagaimanakah perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan: b)Bagaimanakah pelaksanaan sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di sidang pengadilan: c)Apakah kendala yang dihadapi dalam pembuatan surat dakwaan dan perumusan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi, serta analisa kasus terhadap kasus yang ditemui. Dalam penulisan ini, metode yang yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melihat bagaimana implementasinya dalam praktek di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif, Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam perumusan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan dengan perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan pada umumnya. Yaitu dengan cara pencantuman unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusannya dalam undang-undang (perumusan kualifikasi) yang kemudian disusul dengan uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Atau merumuskan tindak pidana tersebut dengan cara langsung mempertautkan antara unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dalam pembuktianya tidak pernah dalam praktek persidangan tindak pidana korupsi terdakwa menggunakan haknya dalam pembalikan beban pembuktian. Kendala-kendala dalam perumusan surat dakwaan dapat dipisahkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Sedangkan kendala dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah dalam perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat pembalikan beban pembuktian tetapi tidak mungkin diterapkan dalam prakteknya di persidangan.

Actions (login required)

View Item