Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Publik Sebagai Pendukung Fungsi Pengawasan Masyarakat Terhadap Birokrasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Pada Kantor Pusat Pelayanan Umum Kota Padang)

Hidayat, Wendy (2008) Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Publik Sebagai Pendukung Fungsi Pengawasan Masyarakat Terhadap Birokrasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Pada Kantor Pusat Pelayanan Umum Kota Padang). Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF ( Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Publik Sebagai Pendukung Fungsi Pengawasan Masyarakat Terhadap Birokrasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Pada Kantor Pusat Pelayanan Umum Kota Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (387Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Penanganan Penanganan Pengaduan Publik Pada Kantor Pusat Pelayanan Umum (PPU) Kota Padang. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Penanganan Pengaduan Publik menurut KepMenPan No.63 tahun 2003 dan teori pengawasan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik Triangulasi sumber data. Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Pelayanan Umum (PPU) Kota Padang, diketahui bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan publik di Kantor Pusat Pelayanan "Umum (PPU) Kota Padang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 namun sampai sekarang belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya diindikasikan adanya unsur kesengajaan dan penyimpangan yang dilakukan PPU dalam pelaksanaan system penanganan pengaduan public. Hal ini dikarenakan pertama, unit PPU tidak menerapkan himbauan pemerintah Kota Padang mengenai kewajiban unit kerja PPU untuk menyediakan kotak-kotak saran/pengaduan bagi masyarakat. Kedua, system penanganan pengaduan yang dibuat oleh PPU Kota Padangjuga belum mengacu pada standm minimum rules pelaknnaan penanganan pengaduan public yang ditetapkan dalam Kepmen PAN No 63/2003. Hal ini terkait dengan tidak adanya PPU mensosialisasikan prosedur yang jelas mengenai penyampaian dan penyelesaian pengaduan public, tidak adanya dokumentasi laporan kegiatan penanganan pengaduan public; dokumentasi data pengaduan/laporan dari masyarakat yang masuk ke unit kerja PPU, tidak adanya pejabaVpimpinan PPU melakukan pengelolaan system penanganan pengaduan public dengan baik khususnya dalam hal perancangan program-program penanganan pengaduan public yang notabene merupakan tanggung jawab pejabat/pirnpinan PPU sendiri.

Actions (login required)

View Item