PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI PADA PENYIDIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Saputra, Kharya (2008) PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI PADA PENYIDIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI PADA PENYIDIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (415Kb) | Preview

Abstract

Korupsi secara legal formal telah diakui sebagai perbuatan buruk (crimina extra ordinaria), atau perkembangan terakhir muncul konsep kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) seperti terorisme, korupsi dan pelanggaran berat dan sebagainya yang membutuhkan "extra ordinary measures". Kesulitan menjerat tersangka pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan karena gagalnya jaksa memberikan barang bukti yang meyakinkan hakim. Penegakan hukum terhadap para pelaku harus dilakukan dengan tepat supaya hasilnya maksimal. Korupsi memang harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena terbukti bahwa di dalam komisi pemberantasan korupsi pun terdapat pula korupsi. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penulisan ini apakah latar belakang penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK. Bagaimanakah penanganan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku di lingkungan KPK. Apakah kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK, untuk mengetahui penanganan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku di lingkungan KPK. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan KPK. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (sociological research) dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif. Dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan sumber daya manusianya yang tidak berakhlak. Karena dari segi undang-undang,lembaga KPK sendiri, serta sarana dan prasarana tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di lingkungan KPK yang dilakukan oleh Suparman diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Tidak ada kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK karena telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-undang, hanya saja kejadian ini karena masih adanya celah-celah bagi Suparman untuk melakukan perbuatan tercela ini meskipun telah adanya pengawasan intemal di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Actions (login required)

View Item