PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, SH oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Suhaidi, Suhaidi (2008) PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, SH oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, SH oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (689Kb) | Preview

Abstract

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang menguji keabsahan suatu proses acara pidana sebelum sampai pada tahap beracara di pengadilan. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terkait dengan penangkapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan harus dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka yang didalamnya memuat identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian dalam Ayat (2) menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, namun harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ketiadaan surat penangkapan tersebutlah yang menjadi suatu alasan dari tersangka untuk mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri yang berwenang. Maka dalam hal ini praperadilan ditujukan untuk meninjau apakah upaya paksa khususnya penangkapan serta penahanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan hal diatas, penulis melihat adanya permasalahan terkait dengan pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap Manatap Ambarita, SH, kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana putusan praperadilan terhadap perkara tersebut. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah ini, penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara dengan hakim yang menangani praperadilan, kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam rangka menganalisa permasalahan diatas. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, hanya saja materi permohonan praperadilan yang disampaikan oleh pemohon tidak sampai dibahas dalam pertimbangan hakim karena hakim telah menganggap bahwa kesalahan formil yaitu tidak adanya tanda tangan pada surat kuasa pemohon kepada pada kuasa hukumnya mengakibatkan permohonan praperadilan tersebut dalam putusanya dinyatakan ditolak. Dalam pelaksanaan praperadilan tersebut terdapat kendala-kendala yaitu adanya kelalaian dari kuasa hukum pemohon berkenaan dengan surat kuasa, tidak efektifnya pemanfaatan waktu untuk persidangan. Pelaksanaan persidangan praperadilan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun permasalahan pokok yang menjadi inti diajukannya praperadilan tersebut tidaklah terjawab dalam persidangan tersebut.

Actions (login required)

View Item