PENYELESAIAN KETENTUAN PIDANA YANG TERDAPAT DALAM UU NO.14 TAHUN 1992 BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

Wasti, Rizki Laila (2008) PENYELESAIAN KETENTUAN PIDANA YANG TERDAPAT DALAM UU NO.14 TAHUN 1992 BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENYELESAIAN KETENTUAN PIDANA YANG TERDAPAT DALAM UU NO.14 TAHUN 1992 BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (707Kb) | Preview

Abstract

Masalah lalu lintas yang dihadapi dewasa ini, terutama di kota-kota besar antara lain disebabkan karena meningkatnya sarana angkutan yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya yang memadai, serta pengaturan lalu lintas yang baik. Sementara itu, jumlah kendaraan terus meningkat. Akibatnya terjadilah kemacetan, pelanggaran lalu lintas, bahkan membawa kepada hal yang sangat fatal yaitu kerugian kepada materil dan kematian. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU-LLAJ). Dari latar belakang tersebut diatas, maka timbullah permasalahan yang penulis jadikan pembahasan pokok dalam skripsi ini, yaitu bagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam UU-LLAJ berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan, bagaimanakah penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang, serta bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes Padang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 67 UU-LLAJ yang menetapkan tentang sanksi pidana kurungan atau pidana denda. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan jalan secara prosedurnya melalui penilangan oleh polisi dan seterusnya putusan terakhir berada pada Pengadilan Negeri Padang. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum sepenuhnya pemakai jalan mengetahui secara menyeluruh tentang UU-LLAJ serta masih lemah dan belum tegasnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mengemukakan saran agar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU-LLAJ dapat dilaksanakan secara tegas kepada masyarakat pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan tersebut, supaya UU-LLAJ diterapkan secara konsisten terhadap para pelanggar lalu lintas angkutan jalan, dan diharapkan agar pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan keamanan para pemakai jalan.

Actions (login required)

View Item