PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIPUTUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Y, Dilla Casseria (2008) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIPUTUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIPUTUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (554Kb) | Preview

Abstract

Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan pemilu Anggota legislatif ini harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Untuk itu telah disediakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu 2004) dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu 2009). Didalam Undang-Undang ini juga mencantumkan ancaman sanksi pidana atau denda yang cukup tinggi dengan rumusan yang cukup rinci bagi pelanggaran Undang-Undang ini. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Dalam Tindak Pidana Pemilu di Kota Padang, b). Akibat Hukum Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Sudah Dijatuhkan Pidana di Pengadilan Negeri Padang, c). Kendala-kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Dalam Tindak Pidana Pemilu di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan melaksanakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara langsung dengan instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Padang, KPU Kota Padang, Panwaslu Kota Padang dan Poltabes Padang sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pemilu anggota legislatif yang terjadi di Kota Padang pada umumnya mengenai pemalsuan surat, berupa ijazah palsu dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan pencalonan diri para anggota legislatif, serta adanya curi start kampanye atau pelaksanaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh partai politik atau oleh calon legislatif itu sendiri. Di Pengadilan Negeri Padang penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif dalam tindak pidana pemilu dilakukan melalui proses pemeriksaan singkat dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dan sanksi yang diberikan pada si terdakwa pada umumnya berupa denda. Bagi calon legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu akan dicoret dari daftar nama calon oleh KPU dan tidak ada pergantian nama dari partai politik yang bersangkutan. Untuk itu, diharapkan pada penegak hukum dan instansi terkait dengan pemilu ini agar lebih meningkatkan kinerjanya, agar prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, luber dan jurdil bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan masyarakat banyak.

Actions (login required)

View Item