Repository Universitas Andalas

Kendala Dalam Implernentasi Kebijakan Publik (Studi Kepentingan Elit Politik Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar)

Yandra, Alexsander (2008) Kendala Dalam Implernentasi Kebijakan Publik (Studi Kepentingan Elit Politik Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar). Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

[img]
Preview
PDF (Kendala Dalam Implernentasi Kebijakan Publik (Studi Kepentingan Elit Politik Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar)) - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (429Kb) | Preview

Abstract

Sistem otcnomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam membuat Peraturan Daerah sendiri seperti Perda No 2 Tahun 2005 'tentang Transpmansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar. dimana adanya keinginan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melvujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih menuju pembangunan yang akuntabel di tingkat daerah. Hal ini mendorong penulis untuk melihat kendala dalam implementasi kebijakan publik mengenai kepentingan elit politik pemerintahan Tanah Datar dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2005 di Katrupaten Tanah Datar. Masalah ini dibata-si pada kepentingan elit politik yang menyebabkan tidak berjalannya Perda. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan mengapa Penla No 2 Tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan dan menggambarkan kepentingan elit politik pemerintahan Tanah Datar- Penelitian ini menggunakan Teori Elit Politik, Implementasi, konsep Kepentingan, Pemerintahan dan Kebijakan Publik- Tipe penelitian adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif- l-eknik pengumpulan data dengan menggunakan walvancara dan dokumentasi- Pemilihan informan denga* menggunakan purposive sarnpling sehingga didapat 13 orang informan- Data di analisis melalui interpretasi etik dan ernik kemudian dielaborasi dalam kajian ilmu poiitik sesuai dengan permasalahan -vang diteliti- Hasil penelitian menunjukkan bahrva kebijakan tentang pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang kepada pernerintahan daerah untuk membuat kebijakan publik termasuk Perda No 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar. temyata dalam p'elaksanaannya menimbulkan mssalah di tingkat elit politik- Diantaranya masalah yang ditimbulkan yaitu komunikasi yang tidak jalan antara eksekutif dan legislatif, lernahnya komitrnen pemerintahan daerah dalam pengimplementasian psrd4 rne.mbutuhkan SDM yang lebih baik lagi, struktur birokrasi yang Lrrrang baik dari komisi hansparansi dan partisipasi sehingga komisi ini mudah digoyahkan dan di intervensi oleh pemerintah dan DPR.D- Sedangkan berkaitan dengan kepentingan elit politik yaitu takutrrya pemerintah daerah {EksekutiQ untuk diawasi dan takutnya DPRD (Legislatif) sebagian lahannya diambil oleh komisi transparansi dan partisipasi. Kata kunci: kepentingan etit potldt! implementasi, Perda No 2 Tahun 2005 tentang transparacsi dan parti sipasi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: girl 123 456
Date Deposited: 13 May 2011 08:28
Last Modified: 12 Oct 2011 03:19
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/10540

Actions (login required)

View Item View Item