ANALISIS TARIK-MENARIK KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2OO8 DI DPR RI: Studi Pada Komisi II Pansus UU Parpol

MENDRA, AZIZUL (2008) ANALISIS TARIK-MENARIK KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2OO8 DI DPR RI: Studi Pada Komisi II Pansus UU Parpol. Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (ANALISIS TARIK-MENARIK KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2OO8 DI DPR RI: Studi Pada Komisi II Pansus UU Parpol) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (404Kb) | Preview

Abstract

Kondisi parlemen di Indonesia pasca reformasi menuju kearah penyempurnaan sistem demokrasi yang lebih baik. Untuk itu Undang-Undang tentang demokrasi dengan sistem kepartaian di Indonesia harus disempurnakan. Ujadi, pemerintah merasa perlu mengajukan perubahan Undang-Undang nomor 3l tahun 2002 tentang partai politik. Tujuan penelitian ini untuk menemukan bagaimana proses politik yang terjadi selama perumusan RUU Parpol yang diusulkan oleh pemerintah. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalah penelitian adalah teori utusan, kelompok kepentingan, partai politik, kebijakan publik, dan prosedur pembuatan undang- undang. menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif dengan studi pada pansus penyusunan Undang-Undang partai politi di komisi II DPR RI. Permasalahan yang ada pada penelitian ini ditemukan pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undanng Partai Politik. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa legislator terbukti menjadi utusan partai politik sebagai anggota DPR RI, bukan sebagai utusan dari konstituen yang memilihnya. Analisis data yang dilakukan dan akhimya menemukan bahwa pada saat tarik-menarik kepentingan politik yang dilakukan oleh legislator, sebuah konspirasi yang sistematis melalui aturan yang dimiliki oleh DPR semakin memuluskan partai politik mewujudkan keinginan mereka. Dinamika politik yang terjadi adalah terdapatnya dikotomi antara partai politik yang memiliki golongan nasionalis versus religius (lslam) dan juga kelompok partai politik mayoritas versus partai politik minoritas pemenang pemilu legislatif 2004. Selain itu, peran politik lebih banyak dilakukan oleh institusi, bukan individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan prosedural selalu dilalui Jilakukan dengan konsisten. Namun, pada tahapan proses perumusan Undang- Undang, proses politik selalu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan politik antar partai politik di DPR. Undang-Undang nomor 02 tahun 2008 tentang oartai politik tahun 2008 sarat dengan kepentingan pragmatis partai politik karena Jibuat oleh legislator yang menjadi utusan dari partai politik, bukan wakil dari \onstituen atau rakyat Indonesia.

Actions (login required)

View Item