Khairani, Wirda (2008) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI. Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (562Kb) | Preview |
Abstract
Aparat penegak hukum merupakan alat kekuasaan bagi Negara dalam pelaksanaan penegakan hukum, berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan diluar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang. Diantara tindakan tersebut adalah upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang disangkakan telah melakukan tindak pidana dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana seksual. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya membuat terang suatu peristiwa pidana yang dilatarkan oleh anak. Upaya penyidikan yang dilakukan membutuhkan penanganan yang lebih hati-hati karena yang ditangani adalah anak, di samping itu bagaimana penahan yang di lakukan oleh penyidik bila dihubungkan dengan penerapan perlindungan hukum serta proses penahanan demi kepentingan penyidikan bagi anak jika dihubungkan dengan peraturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggunakan tindakan non-penahanan dan bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang penulis pakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penulis membahas peraturan dan teori relevan dan menghubungkannya dengan kenyataan atau kebijakan dari penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak (diskresi). Adapun data-data yang diperlukan yaitu berupa data primer, data sekunder dan data tertier yang penulis dapatkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling yaitu sampel ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui penyidik dapat melakukan penyidikan tanpa harus menunggu pengaduan dan diketahui pula penyidik dapat melakukan diskresi agar anak yang melakukan tindak pidana tidak dilanjutkan pada upaya hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pihak Kepolisian menunjuk petugas yang terlatih dan professional dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seksual.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Haryoshi Utami |
Date Deposited: | 13 May 2011 08:15 |
Last Modified: | 05 Oct 2011 02:11 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/10561 |
Actions (login required)
View Item |