PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Oktavia, Riyanti (2008) PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (462Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menjadikan masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi apapun, termasuk hal-hal yang negatif seperti film porno, video porno dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pornografi berkembang dengan pesat dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi untuk mendapatkan informasi. Untuk itu, sebagian pihak merasa perlu melakukan pengaturan ulang dalam undang-undang tersendiri untuk mencegah runtuhnya moral Bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lahir sebagai kompromi berbagai pihak yang berbeda pandangan tentang perlu atau tidaknya ada pengaturan pornografi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah. a) Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? b) Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi? c) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam KUHP dengan pengaturan tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif terhadap sinkronisasi hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, a) bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dalam KUHP dikelompokkan atas tiga yaitu 1) tindak pidana berupa pornoaksi, 2) tindak pidana berupa pornografi, 3) tindak pidana pornografi sebagai mata pencaharian, b) bentuk tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu 1) tindak pidana terhadap produk pornografi, 2) tindak pidana menyediakan jasa pornografi, 3) tindak pidana mendanai, memfasilitasi perbuatan pornografi, 4) tindak pidana mengenai objek, model pornografi, 5) tindak pidana pornografi dalam pertunjukkan atau di muka umum, c) perbandingan tindak pidana pornografi dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi 1) istilah pornografi tidak ditemui dalam KUHP sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi terdapat istilah pornografi dan defenisinya, 2) subjek tindak pidana dalam KUHP adalah perseorangan sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi ditambah dengan korporasi, 3) dalam Undang- Undang Pornografi objek tindak pidana lebih jelas batasan pornografinya dibanding KUHP, 4) perbuatan-perbuatan tindak pidana pornografi dalam KUHP berbentuk kejahatan dan pelanggaran sedangkan dalam Undang-Undang Pornografi berbentuk kejahatan dan 5) ancaman sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi lebih tinggi dari pada KUHP. Meskipun masih terdapat celah untuk melepaskan diri bagi pelaku, Undang-Undang Pornografi lebih banyak keunggulan dari KUHP dalam mengatur tindak pidana pornografi. Untuk ke depan, diperlukan sosialisasi Undang-Undang Pornografi agar aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan KUHP dan perlu revisi Undang- Undang Pornografi a)Pasal 4 ayal (1) huruf d, b) Pasal 5. c)menambahkan pasal pelacuran, d) penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Actions (login required)

View Item